Gonjang-ganjing kenaikan harga BBM bersubsidi ini telah menyebar hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memberikan statement (kalimat) kepada masyarakat yang diliput dan disebar oleh awak media bahwa akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini menjadi topik yang banyak menjadi perbincangan dalam lapisan masyarakat luas. Penyebab kenaikan harga BBM bersubsidi ini sepertinya belum ada kepastian apakah penyebabnya. Tapi dari beberapa opini atau pendapat yang saya dengar ialah bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini dikarenakan banyaknya orang-orang mampu atau kaya (berpenghasilan tinggi) yang memanfaatkan dan menggunakan bbm bersubsidi.
Keputusan kenaikan BBM bersubsidi ini untuk kisaran hargan-harganya yaitu untuk Premium naik Rp. 2.000 dari harga Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.500 per liter dan untuk harga Solar naik Rp. 1.000 dari 4.500 menjadi Rp. 5.500 per liter. Kpan diberlakukannya kenaikan BBM bersubsidi ini belum pasti.
Apapun alasan kenaikan harga BBM bersubsidi ini diharapkan efektif dan tidak merugikan siapapun di negeri ini. Semoga tidak menyulitkan masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya kurang. Dan semoga kenaikan BBM bersubsidi ini apabila jadi diterapkan oleh Pemerintah diharapkan tepat sasaran dan tidak menjadi beban para rakyat-rakyat di negeri Indonesia ini.
Ketidakpastian kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mempersempit ruang Bank Indonesia (BI) dalam memainkan bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menyatakan, pihaknya hanya bisa memainkan kebijakan makroprudensial pada penyaluran kredit dari lima bauran kebijakan.
"Saat ini kita hanya bisa memainkan kebijakan makroprudensial penyaluran kredit aja, karena ketidakpastian kebijakan harga BBM ini," ungkap Perry dalam acara Macroeconomic Policies for Sustainable Growth with Equity in East Asia, Yogyakarta, Rabu (15/5).
BI saat ini memiliki lima bauran kebijakan makro ekonomi yakni kebijakan suku bunga (BI rate), nilai tukar, pengendalian arus modal asing, makro prudensial dalam penyaluran kredit perbankan, dan koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID). Bauran kebijakan itu dilakukan karena pemerintah memiliki ruang sempit dalam mendorong pertumbuhan sebagai akibat defisit fiskal.
Akan tetapi, kata Perry, BI kini tidak bisa memainkan kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Hal ini terjadi karena ketidakpastian kebijakan kenaikan harga BBM yang memicu ekspektasi inflasi.
Diketahui, meski inflasi saat ini capai 5,6%, suku bunga acuan atau BI rate pada Mei kembali dipertahankan pada level 5,75%. Sementara itu, nilai tukar rupiah di sepanjang April 2013, masih bergerak melemah 0,05%, dan berada di kisaran Rp9.723 per dolar.
Sebagai perbandingan pada tahun 2010-2011, kata Perry, BI bisa menurunkan BI rate dengan kondisi inflasi yang relatif rendah. BI rate diturunkan secara bertahap dari 6,5% menjadi 5,75%.
"Apabila pemerintah langsung memutuskan kenaikan harga BBM, maka kita bisa memainkan kebijakan suku bunga dan nilai tukar," tegas Perry. Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan simulasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi, suku bunga, dan makro ekonomi nasional.
Oleh karena itu, kata Perry, BI memainkan kebijakan makroprudensian melalui pengaturan alokasi kredit. Dia mencontohkan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor agrikultur dan UMKM dan membatasi penyaluran kredit sektor properti dan kendaraan bermotor.
"Kita dorong alokasi kredit perbankan ke sektor-sektor produktif ke pertumbuhan seperti agrikultur dan UMKM," terangnya.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution sebelumnya mengungkapkan meski menjaga level BI rate, BI semakin mewaspadai tekanan inflasi yang berasal dari ekspektasi inflasi terkait dengan ketidakpastian kebijakan subsidi BBM. Sebab, ekspektasi inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat ke pasar keuangan.
sumber: http://www.metrotvnews.com/metronews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar